Petani Sawit Swadaya mengadakan Rembug Nasional Untuk Mencari Solusi

BuletinNasional. Dalam catatan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPK), Petani sawit mandiri, atau petani sawit swadaya, berkontribusi besar dalam produksi minyak sawit nasional.
Dari total luasan perkebunan kelapa nasional sekitar 14,3 juta ha, sebanyak 43% atau sekitar 6,1 juta ha dikelola oleh petani sawit plasma (mitra perusahaan) dan petani sawit swadaya.

Dari total luasan perkebunan kelapa sawit yang dikelola petani tersebut, SPKS mencatat sebanyak 75%, atau sejumlah 4,29 juta ha dikelola oleh petani sawit swadaya dengan total produksi CPO mencapai 15 juta ton per tahun.

Kendati berperan penting dalam perekonomian Tanah Air, namun kehadiran petani swadaya ini belum tertata dengan baik dalam perkebunan kelapa sawit nasional. Terlebih petani sawit swadaya kerap menghadapi banyak persoalan seperti kesulitan menjual Tandan Buah Segar (TBS) sawit, hasilnya harga jual TBS petani sawit swadaya kerap dihargai rendah.

Selain rendahnya harga juga masih dihadapkan pada belum banyaknya petani yang memiliki legalitas, kurangnya pendampingan dari pemerintah terkait budidaya kelapa sawit, dan kesulitan mengakses dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDP-Sawit).

Pada 19 September 2018 Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penundaan Dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

Guna  merespons dan menindaklanjuti instruksi Presiden tersebut, SPKS akan mengadakan Rembug Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia, dengan tajuk “Bergotong Royong untuk Moratorium Sawit, Apa yang Perlu Dibenahi dan Dilakukan dari Sawit Indonesia untuk Petani”.

Acara ini dilakukann dalam rangka merumuskan program perjuangan petani sawit untuk perbaikan tata kelola perkebunan rakyat selama moratorium sawit. Rembug Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia akan di hadiri perwakilan petani sawit dari 20 Kabupaten yang tersebar di 14 Provinsi di Indonesia dengan petani swadaya sejumlah 120 petani.

Acara ini diharapkan dapat membantu memberikan arahan dan panduan yang jelas dalam Kebijakan moratorium sawit sesuai dengan arahan dan instruksi Presiden, yang diselenggarakan pada Rabu, 28 November 2018, bertempat di Redtop Hotel & Convention Center, Jalan Pecenongan No 72, Jakarta Pusat.

Dari informasi yang didapat InfoSAWIT, acara ini didukung oleh Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan akan dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, industri, dan lembaga lainnya seperti Dierktur utama BPDP-KS, Direktur Lingkungan Hidup, Bappenas, Bupati Kabupaten Sintang, Bupati Kabupaten Musi Banyuasin, Perwakilan Dinas Perkebunan Kabupaten dan Perwakilan Perusahan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pendapat Amien Rais soal Ekonomi Indonesia: Jokowi Belum Dapat Izin Allah

Pojok Nasional . Politikus Senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyebut Indonesia kini tengah mengalami situasi penjajahan ekonomi. Kata Amien, hal itu disebabkan beberapa faktor, termasuk kepemilikan sejumlah sektor usaha oleh pihak asing. Namun, Amien Rais mengajak masyarakat untuk tidak melimpahkan kesalahan ini pada pimpinan Indonesia, yakni Presiden Joko Widodo semata. Dia mengatakan, Jokowi sudah berusaha tapi belum berhasil. "Kita tidak boleh menyalah-nyalahkan Pak Jokowi, beliau sudah berusaha tapi belum berhasil, belum dapat izin Allah, yang kita inginkan sekarang memang kita perlu pergantian kepemimpinan," kata Amien saat menghadiri Peringatan Milad ke-106 Muhammadiyah di Islamic Center, Surabaya, Selasa (20/11). Pernyataan Amien itu terkait dengan sejumlah kebijakan ekonomi pemerintah yang dianggapnya membuka keran asing untuk menguasai sejumlah sektor industri di Indonesia. "Saya sudah sampai pada kesimpulan bangsa kita ini sesungguhnya sudah tidak...
Baca selengkapnya

Sepak Bola Indonesia Membutuhkan Restrukturisasi Total

PojokPos .Wakil Ketua Staf Ahli Timnas Indonesia Sihar Sitorus menilai, restrukturisasi persepakbolaan nasional mendesak untuk dilakukan. Menurut pria yang juga pemilik klub Pro Duta FC itu, restrukturisasi jauh lebih mendesak ketimbang sekadar melakukan bongkar pasang pengurus PSSI. Selama struktur persepakbolaannya bermasalah, kata Sihar, siapa pun yang duduk di kursi pengurus PSSI akan sulit menjalankan fungsinya. Sihar yang juga rival dari Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi dalam pemilihan gubernur Sumatra Utara menilai, persoalan yang terjadi di persepakbolaan nasional tidak harus dibebankan pada satu orang semata. Sebab, persoalan persepakbolaan nasional sudah terjadi dalam jangka waktu yang lama. “Saya pikir kita sudah melewati banyak tahapan hingga hari ini, mulai dari beberapa kali dualisme dan pembekuan. Saya lebih melihat adanya kebutuhan restrukturisasi persepakbolaan nasional daripada pergantian ketum,” kata Sihar, Restrukturisasi perlu dilakukan menyeluruh pada setiap elemen s...
Baca selengkapnya

Untuk Meningkatkan Ekonomi Pesantren, MUI Dorong Pengusaha dan BUMN

RaykatUtama . Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong kepada para pengusaha swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membantu meningkatkan ekonomi pesantren. Dengan demikian, pesantren diharapkan bisa menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia atau ekonomi keumatan. Hal ini disampaikan Ketua Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Lukamanul Hakim mewakili Ketum MUI KH Ma'ruf Amin yang berhalangan hadir dalam acara penandatangan kerjasama antara PT Kimia Farma (Persero) Tbk dengan pimpinan 30 Pondok Pesantren. "Jadi bagaimana sekarang ini para pengusaha atau BUMN ini juga harus mulai membantu program-program peningkatan ekonomi terutama di lingkungan pesantren-pesantren," Dia menjelaskan, Kimia Farma sebagai salah satu BUMN ke depannya akan ikut meningkatkan meningkatkan perekonomian pesantren melalui kerjasama di bidang kesehatan. "Ini adalah penandatangan MoU antara pesantren dan Kimia Farma dalam rangka mend...
Baca selengkapnya